PENGUATAN KOMITMEN OLEH “AKTOR POLITIK” UNTUK MEMBUAT RAKYAT SEHAT DI ERA DESENTRALISASI



ABSTRAK

Desentralisasi kesehatan yang sudah berjalan menginjak tahun ke enam, tetapi masih meninggalkan berbagai pekerjaan rumah yang serius yang memerlukan penguatan komitmen dari seluruh aktor politik untuk membuat rakyat sehat produktif. Dimana eksistensi hampir 17 ribu “aktor politik” hasil autentik sistem politik baru RI dari Sabang- Aceh sampai Meroke-Papua yang telah kita pilih secara demokratis belum otomatis dapat turut menciptakan rakyat lebih sehat. Sehingga diperlukan penguatan komitmen oleh seluruh aktor politik dalam upaya menyehatkan warga yang telah memilih mereka. Di era desentralisasi ini aktor politik hendaknya selalu konsisten dan systemik dalam membuat berbagai kebijakan dalam pembangunan sektor kesehatan, sehingga kelak rakyat yang telah dibuat sehat tak akan pindah kelain hati dan tetap akan memilih kembali aktor politik yang telah membuat mereka sehat produktif dalam menyalurkan pilihan dalam berdemokrasi. Sebab jika warganya selalu sehat maka akan lebih produktif dan akhirnya dapat mendukung berbagai program pembangunan diberbagai bidang. Kelak jika “aktor politik” mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, yang tidak serius dalam memprioritaskan pembangunan kesehatan “rakyat yang telah sadar politik” yang memiliki hak dalam memilih akan dapat memberikan sangsi politik dengan tidak memilihnya kembali untuk periode kepemimpinan berikutnya.

Pendahuluan

Cita-cita yang luhur dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa dan memerlukan penguatan komitmen politik dari semua “aktor politik” di Republik ini. Upaya untuk mewujudukan cita-cita tersebut dalam era desentralisasi bidang kesehatan yang sudah berjalan selama lima tahun, yang telah pula mempengaruhi dinamika berbagai tatanan baik di pemerintahan maupun di masyarakat di sektor kesehatan. Upaya proaktif yang telah dilakuan oleh aktor-aktor penentu di Departemen kesehatan yang telah memiliki visi baru yaitu Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat , dan Misi baru nya yaitu Membuat Rakyat Sehat. Dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi baru kesehatan tersebut diperlukan penguatan komitmen politik yang serius oleh aktor-aktor politik baik di pusat dan di daerah dari Sabang sampai Meroke. Dimana hasil pemilu tahun 2004 yang lalu yang telah dibiayai dari uang rakyat, akhirnya telah pula ditetapkan “aktor politik” terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 550 kursi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 128 kursi untuk periode tahun 2004-2009 yang merupakan bagian institusionalisasi demokrasi. Ke-678 orang itu sekaligus merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan kewenangan besar dan luas, 678 orang itu akan memengaruhi proses kehidupan berbangsa dan bernegara lima tahun ke depan, ditambah presiden, wakil presiden, dan kabinet yang mulai bekerja Oktober 2004. Selain mereka, ada 1.780 anggota DPRD Provinsi, 13.525 anggota DPRD Kabupaten/Kota, 882 Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali kota, dan 64 Gubernur/Wakil Gubernur yang menjadi “aktor politik” di daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang sebagian sudah pula dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada yang saat ini masih berlangsung diberbagai daerah. Boleh dikata, 16.929 orang itulah hasil autentik sistem politik baru RI. Jika seluruh aktor politik dari Sabang/Aceh sampai Meroke/Papua memiliki komitmen dalam upaya menyehatkan warga yang telah memilih mereka, dan konsisten dalam membuat berbagai kebijakan dibidang pembangunan kesehatan, maka upaya untuk membuat rakyat sehat di era desentralisasi akan dapat cepat dicapai. Komitmen tersebut sebagai perwujudan dan bukti nyata kepada seluruh warga negara,
untuk memenuhi apa yang dijanjikan saat kampanye (sebelum dipilih rakyat).

Kesehatan dan Komitmen Politik

Masalah kesehatan pada dasarnya adalah masalah politik oleh karena itu untuk memecahkan masalah kesehatan diperlukan komitmen politik. Dewasa ini masih terasa adanya anggapan bahwa unsur kesehatan penduduk tidak banyak berperan terhadap pembangunan sosial ekonomi. Para Aktor Politik sebagai penentu kebijakan masih beranggapan sektor kesehatan lebih merupakan kegiatan yang bersifat konsumtif ketimbang upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga apabila ada keguncangan dalam keadaan ekonomi negara alokasi terhadap sektor ini tidak akan meningkat.
Sementara itu para pakar kesehatan belum mampu memperlihatkan secara jelas manfaat investasi bidang kesehatan dalam menunjang pembangunan negara. Kesenjangan derajat kesehatan masyarakat antar wilayah atau spesial perlu segera diatasi. Investasi yang selama ini lebih ditekankan pada penambahan fasilitas, peralatan dan tenaga medis perlu dipelajari kembali.

Banyak rumah sakit, puskesmas, poliklinik, bidan, dan dokter bukan merupakan jaminan meningkatnya kesehatan penduduk. Sehingga dalam upaya memecahkan masalah kesehatan tidak bisa hanya dilakukan di bangsal-bangsal rumah sakit ataupun ruang tunggu poliklinik atau puskesmas melainkan di perlukan intervensi yang serius dari “Aktor Politik” apakah di Departemen Kesehatan yang di komandani oleh “Aktor Politik” sebagai pembantu presiden (Menteri Kesehatan) yang melaksanakan kebijakan politik Presiden yang telah mengangkatnya, Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Gubernur/ Bupati/Walikota serta Aktor Politik di DPR RI / DPD/ DPRD Propinsi/ Kabupaten/Kota.

Pergeseran paradigma dari pelayanan medis ke pembangunan kesehatan untuk membuat rakyat sehat memerlukan penguatan komitmen politik dari seluruh “aktor politik” yang telah dipilih oleh rakyat, kesemuanya semata-mata untuk kemakmuran rakyat, melalui upaya nyata dengan memprioritaskan berbagai kebijakan untuk membuat rakyat sehat.

Sejauh mana dan seberapa besar komitmen politik dari “aktor politik” untuk mewujudkan kesehatan warganya dapat kita lihat selama lima tahun desentralisasi. Adakah komitmen Gubernur/ Bupati/Walikota yang didukung DPRD masing-masing, yang telah memberikan anggaran kepada sektor kesehatan minimal sebesar 15 % dari APBD. Menurut Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) IV Dewan Perwakilan Daerah (Kompas, 26 April) yang menyatakan adanya kecenderungan kepala daerah mengutamakan kepentingan proyek mercusuar di daerahnya. Rasio dana alokasi dana operasional di daerah dengan alokasi dana untuk pembangunan daerah masih timpang dengan rasio 60 persen berbanding 30 persen. Begitu menjadi kepala daerah yang pertama mereka pikirkan, membangun atau merenovasi rumah dinas agar menjadi mewah, atau segera mengganti mobil dinas dengan mobil yang baru, lalu membangun gedung. Hal ini menggambarkan “aktor politik” belum memprioritaskan pada pembangunan kesehatan. Padahal jika mau ber-Investasi untuk kesehatan ini akan berdampak kepada produktivitas seluruh warga, karena jika warganya sehat maka akan lebih produktif dan akhirnya dapat mendukung berbagai program pembangunan sesuai dengan kompetensi masing-masing warga tersebut. Melalui komitemen ini sebenarnya dapat pula dijadikan modal politik untuk mendapatkan suara pada periode pemilihan selanjutnya. Akan tetapi jika mereka tidak memiliki komitmen untuk menyehatkan warganya, maka jangan disalahkan jika “rakyat yang telah sadar politik” yang memiliki hak dalam memilih akan dapat memberikan sangsi politik dengan tidak memilihnya kembali untuk periode kepemimpinan berikutnya.

Dilema yang dialami oleh “aktor politik” baik di eksekutif maupun di Legislatif dan duduk menjadi anggota DPRD yang memiliki hak lesgislasi (membuat UU/Perda), Hak Bugjeting (membuat Anggaran) dan Hak pengawasan di berbagai daerah adalah tidak adanya dasar hukum berupa undang-undang yang mengharuskan mereka menetapkan anggaran kesehatan dalam APBD sebesar 15% seperti yang kita harapkan, karena belum ada undang- undangnya.

Padahal saat ini UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan sedang dalam proses amandemen atas inisiatif DPR RI, sehingga hal ini dapat dijadikan momentum untuk menunjukkan komitmen politik oleh aktor politik di Republik ini kepada warga yang telah memilihnya. Dan melalui komitmen ini pula dapat dijadikan modal politik untuk pemilu kelak, Rakyat yang telah sadar politik kelak tidak akan pindah kelain hati (akan tetap memilih) wakilnya yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, yang benar-benar berupaya untuk membuat rakyat sehat. Salah satunya adalah dengan penguatan komitmen dan memberikan prioritas pembangunan sektor kesehatan. Upaya yang strategis dapat dilakukan saat ini dalam proses amandeman UU No 23/92 tentang Kesehatan yang sedang berjalan, dengan cara memasukkan kata “wajib memberikan anggaran di APBN dan APDB minimal sebesar 15% dari APBN/APBD” pada salah satu pasal dalam amandemen UU 23/92. Karena UU ini kelak akan menjadi rujukan formal oleh aktor-aktor politik dalam membuat berbagai kebijakan dalam pembangunan sektor kesehatan.
Intervensi oleh Aktor Politik untuk Membuat Rakyat Sehat Aktor politik tidak hanya cukup menyatakan keprihatinan dengan merebaknya berbagai penyakit, masalah gizi buruk dan masalah-masalah kesehatan masyarakat yang banyak menimpa masyarakat miskin dewasa ini, yang semua ini menyulitkan pencapaian untuk membuat rakyat Indonesia sehat dan komitmen global MDGs 2015. Aktor Politik baik di pusat dan di daerah yang domisisli dari Sabang sampai Meroke dapat membuat kebijakan dan hukum yang menekankan pada program perlindungan kesehatan, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, menguatkan kerjasama lintas sektoral dan mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat. Dapat pula membuat kebijakan berupa program yang bersifat nasional yang dapat menjamin kesehatan generasi mendatang secara dini yang melindungi kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak dari berbagai gangguan gizi dan masalah kesehatan.
Jika kita perhatikan sejak Orde baru dengan program kerja yang terencana PELITA I-VII, dilanjutkan lagi dengan era desentralisasi yang sudah berlangsung lebih lima tahun, masih menyebabkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir dengan angka yang pergeserannya tidak signifikan. Bahkan ada data yang menunjjukan bahwa setiap 2 jam ada ibu baru melahirkan yang meinggal dunia. Kedepan seharusnya Aktor politik dapat membuat program-program kerja yang lebih proaktif misalnya dengan membuat program kerja yang proaktif dengan cara melakukan intervensi di Hulu pada permasalahan kesehatan yang ada. Misalnya untuk mengurangi

secara signifikan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir perlu dibuat kebijakan untuk mengintervensi sejak di ketemukan adanya Wanita Usia Subur (WUS) dengan kategori tidak mampu, menikah dengan pria yang dikategorikan tidak mampu pula di KUA ataupun Catatan setempat sipil dan diketahui oleh pihak kelurahan setempat, juga diketahui oleh pihak puskesmas terdekat. Intervensi untuk program penyelamatan ibu tersebut misalnya memberikan batuan langsung tunai untuk ibu hamil (BLT-IH) tidak mampu. Intervensi ini berupa BLT-IH ini diberikan selama 9 bulan dan diberikan juga bantuan biaya untuk biaya melahirkan bila perlu dengan biaya transportasi pulang-pergi dari dan kelokasi tempat melahirkan yaitu tenaga professional yang mampu menolong kelahiran (bidan praktek, obgyn, dll).

Setelah anaknya lahir perlu pula dibuat kebijakan untuk menyelamatkan bayi tersebut dari berbagai gangguan gizi dan masalah kesehatan sampai umur tiga tahun melalui intervensi dengan cara memberikan bantuan langsung tunai Bayi bawah Tiga Tahun (BLT-Batita), hal ini untuk menjaga kesehatan gizi si anak dan dijaga pula kesehatan dengan memberikan imunisasi lengkap. Dengan adanya program program proaktif tersebut diharapkan kedepan di era desentarlaisasai ini kita akan melakukankan berbagai kegiatan tidak lagi mengurusi masalah tingginya angka kematian Ibu dan bayi
baru lahir. Deparemen terkait lainnya dapat pula ,memberdayakan kepala keluarga dengan memberikan pelatihan -pelatihan keterampilan kerja sehingga orang tua anak dapat berusaha untuk mencukupi perekonomian mereka. Sehingga diharapkan kedepan tidak dijumpai lagi adanya kasus Kurang Energi Protein (KEP) yang tersebar dimana-mana. Intervensi kebijakan strategis lainya adalah dalam pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas yang mencakup upaya preventif dan promotif selain tetap menjalankan program kuratif dan rehabilitatif. Sudah selayaknya manajer di Puskesma di berikan kepada tenaga yang benar-benar mampu dan memiliki latar belakang ilmu pengetahuan dan pengalaman praktis untuk menjadi manajer dalam upaya pelayanan kesehatan dasar yang merupakan arah pembangunan kesehatan oleh pemerintah, dengan dasar hukum SK Menkes Nomor: 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan dalam kriteria personalia yang mengisi struktur masyarakat dimana Puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit Puskesmas. Khsusunya untuk Kepala Puskesmas kriteria tersebut dipersyaratkan harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat. Nampaknya upaya untuk membuat rakyat sehat belum sejalan dengan rekrutmen tenaga
kesehatan/PNS yang baru berjalan. Sedangkan upaya bidang kuratif tetap menjadi tanggung jawab profesi yang bertanggung jawab pada bidang kuratif yaitu medical dokter. Jika mungkin untuk memberlakukan kembali sistem Inpres dokter di untuk tingkat pelayanan dasar. Karena menurut data masih banyak upaya kuratif di puskesmas tidak dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi untuk melakukan upaya kuratif tersebut, tetapi didelegasikan kepada tenaga lain yang nota bene tidak berhak untuk melakukan pelayanan kuratif.

Kebijakan oleh aktor politik di daerah (Bupati/Walikota) dapat menetapkan profesional sebagai manajer puskesmas dalam upaya membuat rakyat sehat, dengan cara menjaga kesehatan warga diwilayah kerja dapat melakukan kegiatan untuk membuat rakyat sehat dengan berbagai trobosan program untuk betul-betul membuat warga masayarakat semakin sehat dan produktif, sehingga akhirnya dapat berkarya menghasilkan sesuatu sesuai dengan keahlian dan tanggungjawabnya masing-masing, dengan tidak meninggalkan upaya kuratif. Kebijakan populis lainnya yang bisa dipikirkan untuk mendorong hal ini, misalnya, melalui pemberian award bagi manajer Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah berhasil memotivasi sejumlah warga untuk selalu sehat dan produktif melalui berbagai program promotif dan preventif yang dijalankan dalam tupoksi kedua lembaga ini.
Untuk jangka panjangnya kegiatan yang ideal adalah memprioritaskan pada upaya promotif, preventif dan protektif dengan tidak meninggalkan upaya kuratif dengan ukuran yang mudah dan menggunakan indikator-indikator langsung berupa menurunnya angka kunjungan ke puskesmas, puskesmas pembantu dan Rumah Sakit(RS) dikarenakan sakit. Fungsi pelayanan dasar harus memprioritaskan dalam upaya membuat rakyat sehat dan produktif.

Fungsi RS juga harus bergeser yaitu dalam rangka menyehatkan warga negara dengan Ilmu dan teknologi kedokteran kesehatan, karena RS adalah bagian dari upaya Sistem Kesehatan Nasional. Dan sebetulnya dalam pakem paradigma sehat yang utama adalah menjaga yang sehat agar tetap sehat
sehingga tidak sakit dan dapat terhindarkan dari penyakit. Selain tentunya menyembuhkan yang sakit dan menjaganya agar tidak kembali sakit. Bila penduduk sehat maka mereka dapat lebih produktif, dapat meningkatkan pendapatan ekonominya dan dapat lebih memiliki kepedulian dalam menjalankan demokrasi. Dan akhirnya rakyat yang sehat dapat pula memilih wakil mereka yang berkualitas melalui pemilu yang demokratis. Tentunya rakyat akan menentukan pilihannya yang ditujukan kepada “aktor politik” yang benar-benar memiliki komitmen untuk membuat warga negara menjadi sehat.

Bentuk intervensi yang cerdas yang dapat dilakukan oleh aktor politik untuk mencegah agar penduduk tidak sakit, wajib kita dukung. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan “perekayasaan” yang positif didasarkan pada pertimbangan sosial-kultural daerah setempat. Masing-masing daerah dapat pula melakukan perekayasaan kepada masyarakat untuk selalu hidup sehat dan terhindar dari penyakit. Perekayasaan yang sederhana dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Di era desentaralisasi ini dengan penguatan komitmen politik untuk selalu memprioritaskan pembangunan sektor kesehatan. Upaya strategis lainnya dalah mengimplementasikan penjabaran UU RI no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang di implementasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk diprluas dalam upaya menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir. Sehingga kelak kita dapat berharap di media massa akan terlihat laporan “neraca kesehatan” dengan persentase semakin banyaknya warga negara yang terhindarkan dari sakit dan telah dibuat sehat melalui berbagai kebijakan di hulu.

Peran Profesi mendukung penguatan Komitmen

Berbagai organisasai profesi dapat melakukan Advokasi kepada aktor-politik di Pusat (Presiden dan Menteri-menteri), seluruh anggoata DPR RI, DPD dan di daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota) akan pentingnya penguatan komitemen mereka untuk memprioritaskan pembangunan sektor kesehatan.

Berbagai profesi yang pasti memiliki idealisme tinggi dapat pula melakukan advokasi dalam rangka membuat rakyat sehat, melalui kopetensi masing- masing. Sehingga kelak seluruh warga negara Indonesia dari sabang sampai meroke dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia dapat selalu hidup sehat produktif baik secara fisik, mental sosial dan ekonomis. Organisasi profesi seperti IAKMI dan organisasi profesi tenaga kesehatan lainnya seperti kedokteran, kedokteran gigi dan sarjana keperawatan, sarjana fharmasi dan profesi para pendakwah/mubaliqh untuk bekerja sama secara konsisten dan sistemik melakukan advokasi kepada aktor-aktor politik sehingga mereka dapat mengupayakan pemecahan masalah kesehatan di Indonesia. Advokasi dapat dilakukan melalui terobosan dan ide-ide cemerlang yang bermuara kepada upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (arti advokasi: adalah suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara berahap-maju (incre-mental), berarti bukan Repolusi, tetapi lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yg berlaku) ,dalam mendesakkan agar adanya perubahan kebijakan dalam memajukan berbagai upaya kesehatan masyarakat, kepada berbagai pihak yang paling bertanggunag jawab terhadap berbagai upaya kesehatan masyarakat di Republik ini, advokasi tersebut dapat dilakukan kepada seluruh aktor politik di pusat dan di daerah , mulai dari wakil kita di DPR RI, DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, termasuk Eksekutif (Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota). Advokasi dapat dilakukan secara konsisten, sistemik melalui cara-cara profesional dan mari kita rapatkan barisan untuk membuat rakyat sehat di era desentralisasi dengan semboyan “tiada kata lelah”.

Penutup

Demikianlah telah dicoba untuk diuraikan secara sederhana Penguatan Komitmen “Aktor Politik” untuk Membuat Rakyat Sehat di era Desentralisasi. Semoga dengan adanya penguatan komitmen politik oleh aktor-aktor politik di pusat dan di daerah yang tersebar dari Sabang sampai Meroke, upaya untuk Membuat Rakyat Sehat dapat secara konsisten dan sistemik dilakukan oleh “aktor politik
” untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif dalam mengisi pembangunan. Semoga

Rujukan

1. Aminullah, S, 2000, Peranan Legislator Dalam Upaya Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan di

Indonesia

2. Aminullah, S,2005, Sinergi UU 23/9, Perpres No 7 /2005 tentang RPJMN Th 2004-2009 Bab 28,

Dengan UU no 23 Pemerintahan Daerah dalam melahirka visi baru kesehatan, Majalah triwulan

IAKMI, Volume 33,No.3 Agustus 2005 hal 48-57.

3. Aminullah, S,2005, Peranan Anggota Muda IAKMI dalam Mendorong Lahirnya VISI BARU

KESEHATAN INDONESIA untuk mempercepat Pembangunan Kesehatan Masyarakat, Majalah

Kesehatan Perkotaan, Univ.Atmajaya, Tahun VIII, Vol. 2005, Hal 42-49.

4. Aminullah, S,2005, Komitmen Politik Oleh “Aktor-Aktor” Politik Guna Mewujudukan Indonesia

Sehat 2010 Dan Peran ISMKMI, Makalah dalam Musyawarah – Rapat Kerja Nasional dan

Simposium Nasional Kesehatan Indonesia ke VIII, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan

Masyarakat Indonesia/ISMKMI, Makakasar 22 -27Maret 2006.

5. Depkes RI, 1992 , Undang-Undang Nomor 23 Tentang Kesehatan tahun 1992.

6. Depkes RI, 2005 , Restra Depkes RI.

7. Depkes RI, 2006 , Deklerasi Desa Siaga, Medan 8 Maret 2006.

8. IAKMI., Deklerasi Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia

(AIPTKMI) Dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Makassar, 30 Agustus

2005.

9. Jeffrey D Sachs, Investasi bagi Pembangunan Sebuah Rencana Praktis Mencapai Tujuan tujuan

Pembangunan Milenium, Proyek Milenium, New York.2005

10. Nining I,Soesilo,2002, Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan manajemen

Strategig,Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik,Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,

2002.

11. Nugroho, R D, 20003, Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi, Gramedia,Jakarta

12. Osborne,David, & Ted Gaebler, 1993, Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit

is Transforming the Public Sector, New York: Plume Book.

13. Sampoerno D, 1999,Paradigma Sehat, Makalah Dialog Politik Kesehatan Indonesia,

14. Setneg R1, 2005, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Bab 28 tentang Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan

yang berkualitas

15. Topatimasang, Roem,et.al, Sehat Itu Hak : Panduan Advokasi Masalah Kesehatan Masyarakat,

Koalisi Indonesia Sehat-INSIST, 2005.

16. Topatimasang, Roem, Mansoer F, Toto R, Merubah Kebijakan Publik, Pusktaka Pelajar Offset,

2000.

17. (________), Rubrik Otonomi, Kepala Daerah Utamakan Proyek Mercusuar, Kompas, Rabu 26

April 2006.Hal 4.

18. (_________) Undang-Undang RI No.40 Th.2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Sinar

Grafika, Jakarta, 2005.

19. (_________), 2005, Laporan Seminar Visi 2020 Menyongsong Cakrawala Baru, SCTV-JAJAKI-

UNSFIR. Jaringan Kebijakan Publik Indonesia.

20. (_________), 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tentang Otonomi Daerah.

Syahrul Aminulllah
Sekjen Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)

Satu Tanggapan to “PENGUATAN KOMITMEN OLEH “AKTOR POLITIK” UNTUK MEMBUAT RAKYAT SEHAT DI ERA DESENTRALISASI”

  1. Belajar Dari Rintisan Dokter Che

    Sampai hari ini menurut saya Kuba masih menjadi referensi terbaik sistim kesehatan rakyat (pro-rakyat). Bahkan kini berbagai indikator kesehatan di Kuba melampaui Amerika Serikat.

    Barangkali artikel George Aditjondro untuk Kongres Nasional I Hukum Kesehatan di Jakarta, 27-29 Mei 2009 KESEHATAN, DEMOKRASI & HAK-HAK EKOSOSBUD: BELAJAR DARI RINTISAN DOKTER ”CHE” berguna untuk bahan diskusi

    Selengkapnya
    http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/05/sisi-lain-che-guevara-dokter-peletak.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: