Depkes Sosialisasikan Jamkesmas 2008


Mulai tahun 2008 program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (JPKMM) yang biasa disebut Askeskin diubah namanya menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan tidak mengubah jumlah sasaran. Program ini bertujuan untuk memberi akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sangat miskin, miskin dan mendekati miskin berjumlah 76.4 juta jiwa. Dengan demikian, derajat kesehatan masyarakat sangat miskin, miskin dan mendekati miskin dapat meningkat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Indonesia.

Program Jamkesmas merupakan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan amanat yang tercantum dalam UUD 1945, bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan, serta fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Demikian sambutan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) dihadapan sekitar 2.000 peserta pertemuan Sosialisasi Jamkesmas Tahun 2008, di Jakarta, 26 maret 2008. Peserta terdiri dari Gubernur di seluruh Indonesia, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Propinsi, Kepala Dinkes Kabupaten/Kota, Direktur RS, Kepala Balai Kesehatan, Pejabat dari Departemen Keuangan, Direksi PT. Askes (Persero) beserta jajarannya, serta pejabat di lingkungan Depkes.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JPKMM tahun 2005 – 2007, menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat sangat miskin, miskin dan mendekati miskin.

”Hal ini menunjukkan bahwa program ini telah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat sangat miskin, miskin dan mendekati miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya apapun”, jelas Menkes .

Sebagai contoh pemanfaatan RS untuk rawat jalan meningkat dari 1,4 juta kunjungan pada tahun 2005 menjadi 6,9 juta kunjungan pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 menurun menjadi 5,9 juta kunjungan. Sedangkan untuk rawat inap di RS meningkat dari 562.167 kasus pada tahun 2005 menjadi 1,6 juta kasus pada tahun 2006, selanjutnya meningkat lagi menjadi 1,9 juta kasus pada tahun 2007.

Peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan RS dari kasus biasa sampai dengan kasus-kasus katastropik yang membutuhkan biaya besar seperti operasi jantung, operasi cesar, operasi kanker, hemodialisa, dan sebagainya.

Selain keberhasilan yang telah dicapai, ada beberapa permasalahan dan hambatan dalam program ini, antara lain pendataan sasaran masyarakat miskin belum tuntas, peran ganda dari penyelenggara baik sebagai pengelola sekaligus pembayar, RS belum lakukan kendali biaya dan kendali mutu dengan baik, verifikasi tidak berjalan optimal, paket pelayanan kesehatan belum diimbangi kebutuhan dana yang memadai, penyelenggara tidak menanggung resiko serta belum optimalnya peran dukungan Pemda dalam koordinasi, pengawasan serta pengendalian.

Untuk menata kembali mekanisme pelaksanaan Jamkesmas tahun 2008, Depkes berinisiatif melakukan perubahan yaitu dengan memisahkan fungsi pengelola dan pembayar dimana penyelenggaraan dilakukan bersama oleh Depkes/Dinkes Propinsi/Kabupaten/Kota dan PT. Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan. Mempercepat pembayaran klaim dengan menempatkan pelaksana verifikasi di setiap pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dan penyaluran dana langsung dari Kas Negara kepada PPK. Menerapkan tarif paket Jamkesmas (INA-DRG) di RS. Serta, meningkatkan peran dan fungsi pemerintah Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota dengan pembentukan Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam fungsi pengelolaan, koordinasi dan pengawasan serta pengendalian.

Pada tahun 2008, sasaran program ini berjumlah 76,4 juta jiwa, dimana nama dan alamat peserta program ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat komprehensif dan berjenjang sesuai indikasi medis. Salah satu prioritas yang harus dilayani melalui Jamkesmas adalah Pelayanan ibu hamil miskin. Hal ini berkaitan dengan beratnya upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, akibat sulitnya ibu hamil mengakses pelayanan persalinan dan pertolongan komplikasi yang tersedia.

Program Jamkesmas merupakan program bantuan sosial. Dananya bersumber dari APBN sebagai dana bantuan sosial sektor kesehatan. Tahun 2008, anggaran yang disediakan dalam program sebesar Rp 4,6 trilyun.

Untuk pelayanan kesehatan tahun 2008, pada bulan Februari, Depkes telah menyalurkan dana ke RS sebagai luncuran awal sebesar rata-rata 2 bulan pembayaran pada tahun sebelumnya di masing-masing RS dengan tujuan untuk membantu kelancaran cash flow di RS tersebut.

Sementara untuk tindak lanjut penanggulangan hutang pelayanan kesehatan program tahun 2007, akan menjadi tanggung jawab Depkes dan akan segera dibayarkan setelah audit yang dilakukan Aparat Pengawas Fungsional selesai.

Pelaksana Verifikasi akan dibentuk di tiap-tiap Kabupaten/Kota dengan jumlah tenaga disesuaikan dengan jumlah RS yang ada dan jumlah tempat tidur di RS tersebut. Rekrutmen dilakukan oleh Dinkes Propinsi atas usulan Dinkes Kabupaten/Kota. Melalui penempatan pelaksana verifikasi diharapkan pengajuan klaim oleh RS dapat dilakukan secara tepat waktu setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh verifikator independen, sehingga penyaluran dana ke RS dapat terjaga kelancarannya.

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, Menkes meminta kepada semua pihak terkait, yaitu Puskesmas, RS, PT. Askes (Persero), Pelaksana Verifikasi, Dinkes, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi mendukung program ini. Khusus untuk Pemerintah Daerah, Menkes meminta untuk segera menyelesaikan pendataan masyarakat miskin yang akan digunakan sebagai sasaran program Jamkesmas 2008. Hal ini penting untuk memperoleh kepastian jumlah sasaran yang wajib mendapat pelayanan kesehatan dalam program Jamkesmas ini.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-5223002 dan 52960661, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: